Home » Peristiwa

Gelar Diskusi, PWI Balikpapan Cari Solusi Terkait Hak Warga Perumahan

Written By: admin on February 7, 2019 No Comment

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKAPAPANPersatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Balikpapan melaksanakan diskusi publik terkait fasilitas publik perumahan untuk kepentingan warga Balikpapan dengan mengangkat tema “Menanti janji pengembang dan ketegasan sikap pemkot seputar pelimpahan fasul-fasos perumahan”.

Suasana diskusi yang digelar PWI Kota Balikpapan, Rabu (6/2/2019). Diskusi bertujuan mencari solusi terkait hak warga perumahan

Diskusi publik awal tahun 2019 tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Pers Nasional ke-74 tahun dan HUT Kota Balikpapan ke-122 tahun.

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (6/2/2019), di restaurant Global Sport, jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Diskusi Publik, Imam Santoso mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertegas pemerintah dan pengembang guna membantu masyarakat yang tinggal di perumahan dalam mencari kejelasan hak-haknya untuk menikmati saranan dan prasarana fasilitas umum di perumahan tersebut.

“Saya berharap, diskusi ini dapat memberi solusi antara developer dan pemerintah dalam memberikan hak warga perumahan terkait fasum dan fasos,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Balikpapan, Sumarsono mengungkapkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelimpahan fasum dan fasos dari perumahan ke pemkot Balikpapan.

“Kegiatan ini kita kemas dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Konsepnya semi formal, artinya santai tapi serius. Karena kita mau diskusi ini membuahkan hasil berupa solusi,” jelasnya.

Dalam diskusi dan tanya jawab tersebut dipimpin oleh Ketua PWI Kota Balikpapan, Sumarso selaku moderator, dan diisi oleh empat pembicara diantaranya, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Balikpapan I Ketut Astana, Ketua Ombudsman Perwakilan Kaltim Kushariyanto, Kabag Pembangunan Freddy Nirwan dan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Balikpapan, Edi Juwadi.

Dalam diskusi itu, ketua Ombudsman Kaltim, Kushariyanto menjelaskan tentang permasalahan pelayanan publik yang dilakukan dalam pemerintahan, sehingga ucap dia, bagi warga yang mengeluhkan adanya pelayanan perumahan yang kurang baik agar dapat melaporkan ke Ombudsman.

“Karena wilayah kerja kami di Ombudsman mengawasi pelayanan publik di pemerintahan. Tidak di swasta, jadi kami akan tindaklanjuti ke instansinpemerintah yang membina para pengembang itu,” ucapnya

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disperkim kota Balikpapan, I Ketut Astana menerangkan, mengenai penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari perumahan ke pemerintah merupakan kewajiban dan inisiatif pengembang untuk menyerahkan, sehingga pemerintah dapat mengerjakan PSU yang ada di perumahan tersebut guna memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat yang ada di perumahan itu.

Diakuinya, dari sekitar 200 pengembang di kota Balikpapa, baru ada satu pengembang yakni Sinarmas di dua lokasi di Balikpapan Baru.

“Kalau belum diserahkan asetnya, kita gak bisa kerjakan. Karena statusnya masih aset pengembang atau swasta,” tegasnya.

Dalam membuat perumahan ungkap Ketut, mekanismenya pertama pengembang harus penyediaan tanah dengan memberikan informasi tata ruang kepada pemerintah guna mengetahui apakah sesuai dengan peruntukannya, kemudian mengajukan izin prinsip untuk membuka pintu boleh atau tidak membukan perumahan.

“Setelah itu mengajukan Izin lokasi, untuk pertimbangan teknis dari BPN diatas 5 hektare,” tuturnya.

Setelah itu lanjut Ketut, pengembang mengurus Izin Site plane ke pemerintah untuk perencanaan perumahan si pemohon dan terakhir mengurus IMB, baru bisa melakukan pembangunan.

“Diatas setengah hektar wajib memiliki site plane,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dari perumahan yang ada, sekitar 4 persen dari perumahan wajib dibuat bendali dan drainase dengan kajian dan rekomendasi Dinas PU kota Balikpapan dan sekitar 10 persen dari luasan perumahan dibuatkan ruang terbuka hijau.

“Ruang terbuka hijau itu berfungsi sebagai stabilizer dan peneduh di perumahan itu,” pungkasnya.

Terpisah, Kabag Pembangunan Pemkot Balikpapan, Freddy Nelwan menuturkan, pengembang yang belum menyerahkan PSUnya, karena kebanyakan pengembang yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya, sehingga pemkot juga tidak akan menerima aset perumahan yang belum selesai.

Lanjut dia, Pemkot sangat siap jika ada developer yang ingin menyerahkan PSU nya. Karena untuk penyerahan PSU sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama karena ada tahapan pengecekkan dari tim pemerintah.

“Permasalahannya juga banyak perumahan yang pengembangnya sudah tidak ada lagi seperti di ramayana, taman reksa dan sebagainya. Sehingga perlu adanya regulasi terkait perumahan yang pengembangnya sudah tidak ada, sehingga statusnya bisa diperjelas,”tutupnya.

Diketahui, dalam diskusi publik tersebut dihadiri Kepala PDAM Kota Balikpapan, Gazali, perwakilan PLN Balikpapan, Rektor Universitas Balikpapan, Piatur Pangaribuan, pejabat pemkot serta diikuti 30 perwakilan RT sekelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara. (*)

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Add to Yahoo!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Copyright ©2009 Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur, All rights reserved.Powered by WordPress